Perubahan paradigmatik dalam pelayanan publik tersebut sangat mendasar, sehingga membutuhkan perubahan di internal organisasi pelayanan publik, terkait dengan 4 faktor penting yaitu : Struktur, Sistem, Teknologi, dan Mindset, dari para penyelenggara pelayanan publik. Ke 4 aspek tersebut harus meliputi seluruh Proses Kebijakan yang melahirkan setiap kebijakan Pelayanan Publik yang akan dibuat, karena efektifitas sebuah kebijakan akan sangat dipengaruhi proses politik dan demokrasi yang melatarbelakangi.

Proses bersusah payah dalam upaya merumuskan kebijakan pelayanan publik terkait dengan keinginan untuk berubah, diubah, dan mengubah struktur pelayanan publik yang ada saat ini. Pelibatan publik secara lebih luas dan bertanggungjawab merupakan wacana partnership negara – masyarakat yang lebih efektif, meski kekhawatiran para pengamat Indonesia bahwa fenomena pluralisme birokrasi di Indonesia masih kuat. Sehingga juga dibutuhkan perubahan kedua yaitu perubahan sistem, karena negara dipahami sebagai pengorganisasian ide negara, sekaligus manajer dari berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan.

Dengan kata lain sebagai sebuah koalisi konflik ( aktor, institusi, kekuatan, dll) yang pada suatu saat memenangkan dan mengorganisasi ide negara, harus bisa mencapai banyak kesepakatan diantara komponen komponennya, khususnya dalam konteks pelayanan publik, sehingga seandainya disaat lain koalisi konflik lain yang menang, sistem yang sudah disepakati tersebut akan tetap efektif. Dengan demikian sistem yang jelas, pelibatan masyarakat secara luas, dan keadilan dalam perwakilan akan menjaga eksistensi kebijakan pelayanan publik yang dibuat. Tak kalah penting adalah perubahan teknologi yang menjadi sarana pendukung kebijakan pelayanan publik.

Luas dan kompleksitas problem dalam masyarakat, jumlah penduduk yang besar membutuhkan teknologi yang lebih maju dan proyektif- antisipatif. Tanpa teknologi semacam itu akan sulit pemerintah memberikan pelayanan terbaik pada publik.

Perubahan lain yang membutuhkan waktu panjang, kalau tidak ingin dikatakan impossible, adalah perubahan mindset. Satu isu yang hanya menjadi tema dalam diskusi dan seminar tanpa ada upaya menjabarkan dalam action plan yang jelas, padahal merupakan prasyarat mutlak bagi birokrasi yang sudah sedemikian represif. Manajemen publik baru mengisyaratkan perlunya pertanggungjawaban individual birokrat dalam hubungannya dengan publik agar birokrat tidak lagi menjadi invicible hand yang berlindung dibalik korps.

Kiranya hal ini merupakan suatu terobosan yang harus diinternalisasikan ke dalam diri dan kerangka pemikiran birokrat, bahwa mereka adalah "pelayan” yang bisa dituntut pertanggungjawaban individual dan personal. Hal ini akan kian efektif jika didukung program terkonsep baik dan konsisten, yang bertujuan mengubah mindset tersebut. Agar kalimat birokrasi adalah pelayan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai slogan.